Kota kita, baru saja resmi disebut dunia sebagai UNESCO Creative City of Media Arts. Yakni pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan Kota Malang, sebagai kota yang unggul dalam pemanfaatan seni digital, animasi, gim, digital storytelling, serta media interaktif sebagai penggerak pembangunan kota kreatif berkelanjutan.
Baca juga: Semut-Semut Budaya
Tapi coba mengulik ke pelaku seni yang setiap minggu keliling mencari tempat pentas, mereka akan tertawa pahit. Bukan karena mereka pesimis. Tapi karena kenyataan di lapangan masih jauh dari bunyi gelar itu.
Ruang pertunjukan sempit, lokasinya terpencil, fasilitas seadanya, dan gedung-gedung yang harusnya jadi rumah ekspresi malah terasa seperti gudang yang dikunci rapat.
Ekosistem seni Malang sedang greges — bukan karena kekurangan seniman, tapi karena kekurangan ruang untuk bernafas.
Pertanyaannya bukan: kapan pemerintah bangun gedung seni yang layak?
Pertanyaan yang lebih jujur adalah: seberapa lama kita mau menunggu?
Karena sementara kita menunggu gedung ideal turun dari langit, ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang perlahan menghilang — keberanian untuk hadir di ruang publik.
Seni bukan hanya soal panggung. Seni adalah cara sebuah kota berbicara kepada warganya. Ketika seni hanya hidup di balik dinding galeri atau gedung tertutup, ia menjadi milik segelintir orang.
Baca juga: Pecah Gelas, Berhenti di Aku
Tapi ketika seni turun ke jalan, masuk ke gang, merayapi dinding bangunan kolonial yang mengelupas, hinggap di halaman rumah dan bekas pabrik yang terbengkalai — ia menjadi bagian milik kota.
Di sinilah letak urgensinya. Ruang publik bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah medium sosial — tempat di mana identitas kolektif sebuah kota dibentuk, diperdebatkan, dan dirayakan.
Kota-kota besar dunia, sudah lama sadar bahwa seni di ruang publik bukan dekorasi — ia adalah pernyataan politik tentang siapa yang berhak atas kota ini.
Malang punya bahan bakunya: bangunan kolonial dengan tekstur yang tidak ada duanya, gang-gang sempit yang menyimpan memori panjang, ruang-ruang kosong yang menunggu untuk dihidupkan kembali.
Yang kurang bukan materi. Yang kurang adalah intervensi yang disengaja — keputusan kolektif bahwa ruang-ruang ini adalah kanvas, bukan sekadar bangunan tua yang menunggu dirobohkan.
Site-specific media art, bukan istilah mewah untuk seniman kota besar. Ia adalah pendekatan yang justru lahir dari keterbatasan — dari keyakinan bahwa “cacat” sebuah ruang adalah asetnya, bukan kekurangannya. Video mapping yang merespons dinding retak. Instalasi suara yang berdialog dengan kebisingan pasar. Sensor gerak yang mengubah pejalan kaki menjadi bagian dari karya.
Baca juga: THR
Ini bukan mimpi. Ini pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari pertanyaan sederhana yang harus kita tanyakan bersama — kepada pemerintah kota, kepada komunitas seni, kepada warga Malang sendiri:
Sudahkah kita benar-benar membuka kota ini untuk seni? Atau gelar UNESCO itu hanya indah di atas kertas?
Kalau fasilitas fisik masih mini, maka nyali dan narasi kita yang harus maksi. Seluruh sudut Malang adalah galeri — kalau kita punya keberanian untuk menjadikannya demikian.
Yusuf Munthaha. Praktisi seni dan pembuat film dokumenter.