Gagalnya kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada tanggal 16 Agustus 1945 kiranya Admiral Patterson terkena abu hangat. Ibarat tidak ikut makan buah nangkanya, tetapi kena getahnya. Ini terjadi ketika pada tahun 1970 Mohammad Hatta menulis memoar berjudul Sekitar Proklamasi.
Baca juga: Bendera One Piece dan Merdeka di Era Post Truth
Kurang lebih dikatakan begini; karena Soekarna dan Mohammad Hatta diculik ke Rengasdengklok oleh para pemuda, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia batal mengadakan rapat yang tujuannya memproklamasikan kemerdekaan. Pada malam harinya, sekembali dari Rengasdengklok, Bung Karno dan Bung Hatta ditemui Mayor Jendral Nishimura, pejabat Jepang di Indonesia. Somubuco mengabarkan sejak siang tadi Admiral Patterson dengan kapal HMS Cumberland telah mendarat di Tanjung Priuk, dan memerintahkan Jepang agar tidak mengubah status quo Indonesia. Artinya, sejak siang tanggal 16 Agustus 1945 tidak dapat memberikan jaminan kemerdekaan yang telah di janjikan kepada Indonesia.
Memoar ini secara keseluruhan mendapat pujian banyak kalangan karena Bung Hatta sebagai pelaku sekitar proklamasi memberikan informasi penting. Satu hal yang kemudian menjadi perbincangan cukup panjang di media massa medio tahun 1970, perihal Admiral Patterson. Kalangan pelaku sejarah dan sejarawan mengkritik Bung Hatta berkaitan dengan Patterson itu. Berdasarkan dokumen dan berita, Patterson baru sampai di Jakarta sebulan kemudian (16 September 1945).
Pengkritik Bung Hatta mengatakan Sang Proklamator telah menyampaikan dichtung: informasi fiktif atau halusinasi. Bisa jadi dalam situasi genting, Bung Hatta mengalami misinformasi. Dan, Nishimura, yang mengalami kekalahan perang dan janji memberikan kemerdekaan, juga melakukan disinformasi.
Kita tinggalkan Patterson. Toh, ia hanya bagian sekutu yang ingin merebut Indonesia kembali. Yang patut direnungkan, dalam menghadapi kritik itu, Bung Hatta dengan rendah hati menerima kritik (dan tersirat keraguan teradap informasi tentang Patterson). Artinya, Bung Hatta bersikap jujur, tidak menonjolkan bahwa dirinya pelaku sejarah utama dan seorang proklamator. Sebagai manusia bisa salah. Bahkan, berkaitan dengan dirinya sebagai sumber sejarah, meminta ahli sejarah untuk mengoreksi informasi yang telah ia sampaikan.
Kejujuran ini menjadi warisan berharga dari Bung Hatta, pendiri bangsa, dan pejuang masa lalu. Kejujuran merupakan pondasi bagi setiap warga negara dalam menjalankan relasi sosial, berbangsa, dan bernegara. Menjadi amat mulia, amat mahal, pada era digital yang serba semu ini.
Baca juga: Kisah Sang Saka Merah Putih, dari Prasejarah, Majapahit hingga Jahitan Fatmawati
Dapat dibayangkan jika orang-orang, tokoh-tokoh, yang menjadi sumber sejarah tidak memiliki sifat-sifat jujur. Catatan sejarah kita akan dipenuhi dichtung, tidak menggambarkan fakta yang sebenarnya (wahrheit). Sejarah menjadi manipulatif. Sejarah menjadi kehilangan makna.
Memangnya dapat terjadi? Coba kita refleksikan!
Ketika negara dikuasai oleh situasi politik (bahkan menjadi sistem) yang mengandalkan dichtung, ketidakjujuran merebak di mana-mana. Manipulasi menyusup dalam setiap nafas perjalanan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan menjadi korup, lembaga hukum tidak adil, politik dikangkangi kekuasaan dan uang, pendidikan tidak mencerdaskan, ekonomi timpang, kesejahteraan menjadi impian mayoritas, angka statistik dimainkan melalui metode. Apa lagi? Bumi dan kandungannya? Dapat dipastikan sejarah akan kehilangan bahan yang jernih dan faktual. Maka muncul adagium; sejarah ditulis oleh pemenang.
Ketidakjujuran telah mengejawantah dalam setiap peristiwa. Menular dari kelompok satu ke kelompok lain, dari golongan satu ke golongan lain. Coba kita ingat ketika pemilihan umum atau pemilihan legislatif. Setiap calon anggota DPR ingin mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar menjadi calon terpilih. Salah satu kesepakatan di dalam UU tidak boleh jual beli suara atau dikenal politik uang.
Dengan berbagai alasan mereka menggunakan uang dalam bentuk rupiah maupun barang untuk ditukar suara dari pemilih. Jika dibutuhkan 100 ribu suara agar dapat dipastikan terpilih, dan satu suara ditukar dengan 100 ribu rupiah, maka calon tersebut butuh menyiapkan 10 miliar rupiah.
Dari mana biaya tersebut diperoleh? Jika terpilih, maka dengan cara apa mengembalikan? Apa cukup gaji dan tunjangan yang diberikan negara? Atau dia kaya raya dan meniatkan untuk sodakhoh?
Ini hanya contoh. Apapun alasannya, praktik semacam ini nyata di depan mata. Ketidakjujuran menjadi hal biasa. Kebohongan terus berlanjut, karena kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi tidak heran jika ada rombongan dugaan penyalahgunaan penggunaan CSR Bank Indonesia oleh anggota DPR.
Baca juga: Kisah WR. Soepratman, Jurnalis dan Musisi Jazz Penggubah Lagu Indonesia Raya
Entah siapa meniru siapa, di antara kelompok-kelompok, golongan-golongan, pemangku-pemangku lembaga negara, atau rakyat biasa. Telah menjadi wabah menular. Entah apa pula yang dilakukan Bung Hatta seandainya hari ini ikut menyaksikan peristiwa-peristiwa semacam itu. Mungkin menyesal telah ikut menandatangani teks proklamasi kemerdekaan.
Pada peringatan ke-80 Kemerdekaan ini, tak cukup hanya dengan mengibarkan bendera, upacara, atau memeriahkan dengan aneka lomba. Diam dan merenungkan keteladanan yang diberikan oleh para pejuang tak bisa diacuhkan generasi kini. Tidak hanya soal mengangkat senjata, lebih dari memenangkan diplomasi, tetapi juga hal yang paling mendasar keteladanan tentang moralitas kejujuran.
Apa kita masih optimistis terhadap negeri ini?
Selamat berjuang! Melawan musuh yang paling dekat dengan kita: ketidakjujuran!
(Editor: L. Nandini)