Mana Lebih Penting: Mencari Ilmu atau Mengejar Gelar?

Pemerintah baru telah dilantik. Sebagai warga negara, aku menaruh harapan akan masa depan bangsa yang lebih baik. Maka aku mengikuti berita terkini terkait pemerintahan baru ini.

Baca juga: Kebaya, Kutang dan Centing

Di hari pertama, para menteri baru banyak mengeluarkan pernyataan terkait tupoksi masing-masing. Saya agak jengah melihat pernyataan-pernyataan ajaib bahkan cenderung blunder. Padahal kalau dilihat dari latar belakang pendidikan dan rekam jejak profesinya, seharusnya mereka sudah lebih bijak dan berhati-hati dalam berucap atau melontarkan pernyataan. Terlebih lagi dengan jabatan menteri sebuah negara yang diembannya.

Ada menteri yang menafikan pelanggaran HAM peristiwa 98. Apakah sebelum berucap tak pernah terpikir bahwa pernyataannya akan melukai ribuan warga, terutama perempuan, ibu-ibu yang anaknya menjadi korban. Ia lupa bahwa ada ribuan manusia terpanggang dan terluka baik fisik maupun psikis, serta trauma-trauma manusia yang tak berani lagi pulang ke kampung halamannya. Berada di mana beliau kala itu? Apakah belum lahir? Eh beberapa hari kemudian, ada sanggahan yang cenderung menyalahkan wartawan dan berita yang beredar karena pertanyaan dianggap kurang tepat.

Emosi membuatku berimajinasi menjahit mulut-mulut tak bertulang yang belakangan makin marak bermunculan di dunia maya. Pendidikan tinggi tak menjamin seseorang menjadi bijak. Jabatan, kekuasaan, kenyamanan dan segala privilege yang diperoleh ketika berada dalam lingkaran kekuasaan memang menyilaukan. Mungkin ini yang membuat lupa diri, atau bahkan justru menunjukkan keaslian karakter seseorang.

Tak ingin berpanjang lebar dengan emosi. Itu tadi hanya intro.

Berbenah atau Bongkar Total?

Tiap pergantian menteri, aku selalu resah dengan bakal adanya pergantian kurikulum yang selalu terjadi pasca reformasi. Mau dibawa kemana bangsa ini, jika soal pendidikan saja, negara belum ajeg.

Berkaca kepada Vietnam, yang baru mulai menata kembali negaranya di tahun 1975 akibat perang berkepanjangan. Dengan Gross Domestic Product (GDP) rendah, Vietnam mampu membuktikan skor PISA yang tinggi.

Skor PISA (Programme for International Student Assessment) atau Program Penilaian Pelajar Internasional, merupakan sebuah asesmen yang dirancang oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengukur capaian pendidikan suatu negara.

Baca juga: Pamer Doa Orang Sombong Modal Dasar Maksud Tersembunyi dalam Lipatan Kata-kata

Bagaimana dengan Indonesia? Skor PISA kita masih terbilang rendah. Bahkan skor kita cenderung merosot meski secara peringkat mengalami sedikit kenaikan. Hal ini dikarenakan memang terjadi penurunan pendidikan secara global selama pandemi. Banyak sekolah yang tutup.

Apakah ada korelasinya dengan gonta-ganti kurikulum? Sulitnya akses pendidikan? Jawa sentris? Atau kualitas SDM kita memang tak mumpuni? Rumit memang mengurai permasalahan pendidikan di negara kepulauan yang luas dan beragam ini. Mulai dari akses, ketersediaan guru, infrastruktur, semua saling terkait.

Bukannya memperbaiki apa yang sudah ada, kecenderungan di sini adalah model “rombak total”. Entah karena ngga pede dengan kepiawaiannya, atau takut ngga diakui legacy-nya. Sungguh aku tak tau. Karena bukan dalam hal kebijakan saja hal ini terjadi.

Soal pembangunan gedung di banyak daerah juga demikian. Kebiasaannya, penguasa baru enggan melanjutkan gedung yang dibangun oleh penguasa sebelumnya. Dibiarkan mangkrak dan dibuatlah proyek pembangunan gedung baru yang lain. Semena-mena menghamburkan uang rakyat. Selalu senang dengan proyek mercusuar baru, namun minim dalam perawatan.

Membangun sesuatu yang megah untuk kemudian dibiarkan hancur. Pola pikir yang aneh menurutku. Apa karena jiwa merawat itu memang melekat pada perempuan? Sehingga ketika para penguasa didominasi laki-laki maka yang dipikir adalah membangun dan membangun. Padahal merawat juga tak kalah penting.

Lalu aku jadi ngelantur, apa sengaja ya rakyat dibikin bodoh supaya manut-manut saja? Kalau memang demikian, jahat betul ya. Artinya sistem yang dibentuk adalah model kolonialisme baru dong.

Sebagai seorang ibu, aku melihat makin menjamur lembaga-lembaga pendidikan yang kemasannya aduhai. Jualannya kurikulum internasional, berbahasa asing, prestis. Hal ini mirip gejala ‘new-arrival’ koleksi pakaian di mal. Para orang tua yang mampu berbondong-bondong belanja pendidikan elit demi mengejar gengsi. Alhasil, sekolah tradisional mulai kehilangan pasar jika tidak ikut-ikutan latah.

Sebagai contoh, banyak sekolah PAUD beriklan menggunakan kurikulum Montessori. Kemudian banyak orang tua tertarik dengan kurikulum impor tersebut, tanpa tahu apa atau siapa itu Montessori. Padahal, Ki Hajar Dewantara telah lama berinteraksi dan mengadopsi model pendidikan Dr Maria Montessori (Italia), dan Rabindranath Tagore (India) tersebut dalam filosofi Taman Siswa. Bahkan konon, kedua tokoh tersebut sempat berkunjung ke Taman Siswa Yogyakarta. Sedangkan kita tahu bahwa Taman Siswa semakin ditinggalkan. Ironis kan.

Kita cenderung ahistoris, silau terhadap yang baru datang. Membuat kita mudah mengidap penyakit latah. Semakin kacau lah jadinya. Kalau negara ajeg, harusnya ada panduan dan regulasi yang jelas, sehingga yang namanya sekolah tidak sampai terjangkit penyakit latah untuk hal-hal yang tidak substansial seperti gimmick pendidikan mulai dari merk kurikulum, seragam dan lainnya.

Kurikulum Merdeka – Merdeka Kurikulum

Terkait kurikulum Merdeka Belajar yang masih menuai pro dan kontra. Aku memilih netral karena belum mengetahui dengan jelas arahnya, dan hasilnya juga belum terlihat. Namun, karena aku mempunyai anak yang mengalami kurikulum K-13 (2013) dan merdeka (percobaan), aku lebih menyukai kurikulum merdeka.

Baca juga: Hari Pertama Mengarungi Kehidupan Remaja di Madrasah Tsanawiyah

Di tempat anakku sekolah, terjadi banyak perubahan positif. Mata pelajaran praktik dinilai secara praktik. Tidak seperti sebelumnya, di mana mata pelajaran olah raga dan seni budaya dinilai bukan dari praktik melainkan dari hafalan teks.

Untuk menilai seorang anak bisa membedakan meloncat dan melompat, sewajarnya dari cara mempraktikkannya, bukan dari menghafal kaki yang mana yang diangkat terlebih dahulu, bergantian atau bersamaan. Kecuali bagi anak difabel itu hal lain. Intinya, Kurikulum Merdeka sebenarnya lebih memudahkan anak belajar dan menyerap ilmu pengetahuan dengan cara yang merdeka.

Namun saking merdekanya, sekolah jadi berlomba-lomba membuat acara yang kadang lebay dan kurang sesuai dengan konteks. Sebagai contoh, sekolah bersaing membuat konten di media sosial (Medsos), bahkan TikTok. Aku merasa, murid menjadi bahan eksploitasi pasar pendidikan.

Contoh lain, sekolah-sekolah berlomba membuat acara di bulan Oktober, terkait Bulan Bahasa. Sebenarnya ini menarik untuk mengeksplorasi karya sastra. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kubayangkan, sekolah-sekolah memamerkan talenta anak didiknya melalui performa menari, menyanyi mirip acara pentas seni. Lagi-lagi untuk kebutuhan eksistensi sekolah di medsos.

Apa daya para orang tua adalah konsumen medsos. Ya, menari dan menyanyi juga salah satu bentuk bahasa, yakni bahasa tubuh dan bahasa seni. Namanya merdeka ya bebas aja lah pikirku.

Jika pemerintah ajeg dan tahu mau dibawa ke mana generasi ke depan, yang sudah baik tinggal dilakukan pembenahan saja, tidak perlu selalu merombak total pondasi yang sudah disiapkan oleh para pemikir pendidikan terdahulu.

Saya melihat pada beberapa kesempatan pidato dan media, bahwa Menteri Nadiem Makarim yang baru pensiun ini terinspirasi oleh Ki Hajar Dewantara. Niatnya bagus namun mungkin implementasinya yang perlu penyempurnaan terus menerus.

Etis Sejak dalam Pikiran

Kejengahan lain masih di seputar pendidikan adalah, ada pejabat yang tidak jelas latar pendidikannya, ada yang tiba-tiba memperoleh gelar honoris causa tanpa alasan yang kuat, banyak profesor menjadi korban jurnal predator. Lebih parahnya hal ini dibiarkan, dipertontonkan secara gamblang, bahkan dilakukan oleh oknum di lingkaran penguasa. Ini adalah persoalan moral dan etika.

Baca juga: Senja

Maka aku merasa “etis sejak dalam pikiran” itu penting, kalau negara ini mau maju secara bermartabat. Kalimat dalam tanda kutip tersebut meminjam perbincangan di DM Instagram dengan salah seorang gadis cerdas yang baru kukenal dari sebuah pameranku beberapa waktu lalu.

Belajar di Pulau Kecil

Semua keresahan di atas, menjadi refleksi terhadap apa yang baru kualami selama lima minggu berada di sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Banyak perjumpaan baik lokal, internasional, hingga spiritual.

Tiap hari berinteraksi dengan warga asing, yang tentu saja sekolahnya internasional dan berbahasa asing. Tapi juga berinteraksi dengan warga lokal dari Sumatera, sampai NTT yang bekerja di pulau tersebut.

Baca juga: Masih Kusimpan Sekarung Kata-kata

Pada umumnya, kita seringkali menghamba di hadapan Barat, namun tidak di sini. Di hari pertama, aku bertemu dengan manajer pulau. Seorang Madura, asal Sampang, yang bahkan tidak lulus SD. Begitu piawai dia berbahasa Inggris, menjelaskan dengan jelas, runut, dan terstruktur tentang segala hal yang perlu diketahui oleh tamu di pulau tersebut.

Dia tidak bergelar profesor dan tidak menjabat sebagai menteri negara, justru menjadi “diplomat” pendidikan yang sesungguhnya di mata internasional. Dia tidak minder dengan tamu asing, dia tak gentar menegur tamu yang tak patuh.

Tujuh belas tahun meniti karir jadi bartender. Di masa tuanya, dia lebih senang berinteraksi dengan anak-anak. Dia membuat terobosan Kids Club. Anak-anak yang dititipkan di sana selama liburan, diajak bermain seperti anak kampung, mereka tidak berdiam di suatu ruangan, tetapi disibukkan dengan aktivitas seperti panjat pohon, lompat dermaga, dan dibuatkan mainan dari kayu limbah. Persis ketika saya kecil dibuatkan mainan oleh pamanku. Anak-anak menyayanginya dan sangat hormat terhadapnya. Dia mengajarkan sportivitas, motorik, moral dan etika sambil bermain di alam terbuka.

Ketika malam tiba, anak-anak kembali bersama orang tua mereka dan menceritakan kegiatannya sepanjang hari dengan riang gembira. Anak senang, orang tua senang, semua senang.

Selain itu, dia selalu memberi nama lain kepada tiap staf lain. Tiap staf akan mempunyai nama asli dan nama panggilan. Ini adalah kebiasaan (kultur) Indonesia, yang sering kualami.

Ketika berkunjung cukup lama ke suatu tempat, biasanya kita akan diberi “nama” baru semacam penahbisan, pertanda bahwa kita diterima dengan baik sebagai anggota keluarga di komunitas adat mereka.

Budaya yang seolah tak penting, tapi memberi warna tersendiri sebagai budaya khas berbagai suku di Indonesia. Hal-hal sederhana dan kreatif seperti ini, seharusnya bisa diadopsi daripada impor sesuatu dari luar budaya kita. Aku tidak anti mengimpor pengetahuan, selama memang diperlukan dan substantif.

Cerita lain masih di pulau yang sama. Ada seorang berasal dari Pati, Jawa Tengah. Beliau kuli bangunan yang mengawali pembangunan di pulau ini. Istilahnya ikut babat alas. Hampir bersamaan dengan manajer pulau tadi, si bapak asal Pati ini telah bekerja selama tujuh belas tahun. Sekarang dia menjadi manajer olah raga air.

Dia piawai berenang, menyelam, hingga berlayar. Yang tadinya hanya bisa bahasa Jawa, kemudian hari mahir berbahasa Inggris, bahkan dengan percaya diri berani berkata kepada native speaker bahwa dia lebih jago Inggris daripada mereka.

Mereka berdua menyerap ilmu dari barat melalui pengalaman, bukan bangku sekolah. Mereka belajar sesuai kebutuhan mereka, bukan dijejali dengan mata pelajaran. Mereka belajar dengan metode magang atau nyantrik. Mereka berdua tetap bangga dengan budaya dan pengetahuan lokal mereka.

Keduanya tetap santun, berbudi pekerti. Etika dan moral menjadi pegangan hidup mereka. Hal ini sungguh berkebalikan dengan yang umumnya saya lihat pada mereka yang bersekolah model pendidikan barat (sekolah formal) sejak kecil, termasuk saya.

Baca juga: Waktu Berhenti di KPPN Malang, Benda Bersejarah 17 Museum Ungkap Peradaban Manusia

Kita mempunyai kecenderungan meninggalkan budaya dan pengetahuan lokal, mengadopsi pengetahuan barat tanpa pernah mempertanyakan sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Kita meniru dari luar, sekaligus menganulir yang kita punya dengan anggapan yang dari luar pasti lebih bagus.

Berkaca dari dua orang bapak di pulau kecil tersebut, aku jadi berpikir, apa sekolah telah merusak kita? Apakah metode belajar kita yang salah?

Sebaiknya tulisan ini disudahi di sini dulu daripada terlalu panjang dan melantur.***

Lusiana Limono, Master of Arts Institut Kesenian Jakarta (IKJ)

 

(Editor: A. Elwiq Pr)