Malang, Mau Dibawa ke Mana?

Khazanah kebudayaan Jawa, menyodorkan perspektif yang kaya dan beragam dalam memahami sebuah kepemimpinan. Kita sangat familiar dengan istilah manunggaling kawula lan gusti, yang menekankan keharmonisan antara pemimpin dan rakyat.

Baca juga: Waktu Berhenti di KPPN Malang, Benda Bersejarah 17 Museum Ungkap Peradaban Manusia

Pemimpin diharapkan menjadi sosok yang tidak hanya menjalankan otoritasnya, tetapi juga merangkul rakyat dengan kelembutan dan bijaksana. Clifford Geertz dalam konsepsinya menjelaskan, hubungan antara rakyat dan pemimpin di Jawa didasarkan pada “relasi patron-klien“, di samping sebagai pelindung yang bertanggung jawab, pemimpin juga harus memastikan kesejahteraan rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, yang dilaksanakan secara serentak 2024 ini, tentu akan mencari dan menentukan pemimpin dengan standar pondasi patron-klien, bukan hanya mapan secara kepemimpinan, tetapi juga dalam dan jeru secara kesadaran akan prinsip kemanusiaan; tanggung jawab.

Salah satu daerah yang juga menggelar Pilkada langsung, adalah Kabupaten Malang. Malang dikenal dengan motonya “Satata Gama Karta Rahardja“. Secara kontekstual kira-kira agama, kebudayaan, dan sosial, menjadi nilai utama dalam menata wilayah agar sampai pada kesejahteraan. Objeknya jelas masyarakat, bukan segelintir kelompok pendukung atau simpatisan dan para pemodalnya.

Nilai-nilai Jawa yang telah mengakar selama berabad-abad, seperti priyayi (keluhuran budi), altruism, dan tanggap ing sasmito (peka terhadap tanda-tanda dan kebutuhan rakyat), sangat relevan. Pemimpin diharapkan bersikap sabar, penuh kebijaksanaan, serta memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial dan spiritual masyarakat.

Baca juga: Logika

Pendek kata, pemimpin adalah yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, partai, golongan, kawan-kawan dan sanak kadangnya. Oleh sebab itu, kepemimpinan ideal adalah mencerminkan perpaduan antara kekuatan moral dan kemampuan memimpin secara demokratis tanpa kehilangan nilai adab (sopan santun).

Istilah yang lain tentang kepemimpinan adalah, memayu hayuning bawono atau menjaga keselamatan kehidupan rakyat. Dipertajam lagi dengan pandangan sandang, pangan, lan papan, yang dapat dipahami sebagai fasilitas, lahan pekerjaan, dan kesejahteraan.

Pemimpin seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi. Tetapi, juga menjaga keseimbangan alam, menjaga harmoni dalam komunitas, serta merawat kesejahteraan spiritual rakyat. Selain itu, juga harus mampu menavigasi modernisasi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip harmoni dan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan alam semesta.

Dengan demikian, dalam pemilihan Bupati Malang 2024, figur calon seperti Sanusi dan Gunawan (Pada Pilkada Kabupaten Malang 2024 akan bersaing dua orang tersebut dengan pasangannya masing-masing), perlu memahami bahwa menjadi pemimpin lebih dari sekadar mengelola sumber daya. Tetapi juga menjaga dan merawat hubungan sosial, spiritual, dan budaya dalam masyarakat.

Pemimpin ideal harus mampu menghadirkan keteladanan dalam setiap keputusan, memperkuat moralitas kolektif, serta mampu menciptakan rasa tentrem (ketenangan) di antara rakyat yang dipimpin. Jadi, bukan hanya memberi wadah pada produk kebudayaan yang berupa kesenian ini dan itu, tetapi juga menyediakan jembatan tepat agar nilai dan moral pada kesenian benar-benar menjadi tuntunan. Pun, pada aspek spiritualitas dan nilai tradisi lain.

Secara teoritis, kepemimpinan ini menjadi bentuk dari kepemimpinan transformasional. Di mana meposisikan pemimpin tidak hanya menciptakan perubahan di tataran kebijakan, tetapi juga mampu menginspirasi perubahan dalam cara hidup, cara pandang, dan nilai-nilai kolektif. Terlepas dari modernisasi yang terus berlanjut, pemimpin harus tetap berakar pada tradisi kebudayaan dan religiusitas, yang menempatkan keharmonisan, moralitas, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.

Di samping menjadi pemimpin yang peduli dan berpihak pada kepentingan rakyat, pemimpin juga harus memiliki fungsi menjaga keseimbangan sistem sosial, dengan memainkan peran utama dalam menjaga nilai-nilai dan norma-norma. Pemimpin diharapkan dapat menjadi “penjaga” sistem sosial dan budaya yang berfungsi sebagai penentu arah komunitas, bukan sekadar administrator. Peran ini diperkaya dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai gotong royong, kearifan lokal, dan manunggaling kawula lan gusti (kesatuan antara pemimpin dan rakyat). Di mana, pemimpin bukan hanya berkuasa, tetapi juga melindungi dan melayani rakyat.

Menurut sosiolog Max Weber, ada tiga jenis kepemimpinan, di antaranya; kharismatik, tradisional, dan legal-rasional. Dalam konteks ini, kepemimpinan tradisional masih kental di mana pengaruh budaya dan nilai-nilai leluhur menempati tempat penting dalam relasi antara pemimpin dan masyarakat.

Weber menekankan bahwa legitimasi tradisional sering kali diambil dari warisan budaya yang diterima oleh masyarakat luas. Dan, di Malang, pemimpin sukses adalah mereka yang mampu memanifestasikan nilai kebajikan dan kesederhanaan, yang berakar dalam budaya lokal. Hal ini sejalan dengan konsep priyayi dalam budaya Jawa, yang menuntut pemimpin untuk menunjukkan keluhuran budi, bijaksana, dan bersahaja dalam setiap tindakan.

Baca juga: Rayuan Ilmuwan Das Kapital

Lebih jauh lagi, Pierre Bourdieu menyoroti pentingnya habitus dan modal sosial dalam kepemimpinan. Dalam konteks Kabupaten Malang, seorang calon bupati yang memahami modal sosial—seperti jaringan sosial berbasis budaya dan nilai-nilai komunitas—akan lebih mudah mendapat dukungan dan legitimasi dari masyarakat.

Habitus mengacu pada tindakan, perilaku, dan pemikiran yang dibentuk oleh warisan budaya. Pemimpin yang mampu menyesuaikan kebijakan dengan tradisi dan budaya lokal, akan lebih diterima dan dianggap “layak” oleh masyarakat Malang, yang sangat menjunjung tinggi harmoni sosial.

Dalam diri pemimpin, harus ada tanggung jawab moral untuk mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai budaya tersebut. Sehingga perlu menekankan pentingnya rasa (perasaan halus dan empati) dalam berinteraksi dengan orang lain. Termasuk dalam pengambilan keputusan.

Pemimpin harus memiliki sensitivitas menyeimbangkan antara aspirasi modernisasi dan pelestarian nilai-nilai lokal. Tidak hanya itu, konsep memayu hayuning bawono—membangun dan merawat dunia—menggambarkan tanggung jawab pemimpin terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat, yang meliputi aspek material, spiritual, dan ekologis.

Dalam hal ini, pemilihan Bupati Malang tahun 2024 menghadirkan tantangan para calon untuk menunjukkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya lokal, yang kaya dan kompleks. Kepemimpinan di Malang tidak hanya dinilai dari kemampuan membangun infrastruktur atau meningkatkan ekonomi, tetapi lebih pada bagaimana mereka bisa menjaga harmoni sosial, beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan akar budaya, dan mewujudkan keadilan sosial dalam bingkai kebudayaan Jawa.

Pada intinya, di Kabupaten Malang—pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin berintegritas, memiliki sensitivitas budaya, serta mampu menjembatani kebutuhan modern dengan memertahankan nilai-nilai lokal berharga. Karena, tidak sedikit pemimpin terpilih justru setelah menjabat sangat jauh dengan rakyat, bahkan abai dengan kepentingan rakyat.

Baca juga: Senja

Seakan-akan rakyat hanya disapa saat kampanye, mengambil simpatinya hanya pada kurun waktu sekali dalam lima tahunan. Oleh sebab itu, mau dibawa ke mana Malang hari ini? Bukan hanya jadi tanggung jawab masyarakatnya, tetapi juga pemimpin atau bupati yang kelak menduduki jabatan lima tahun ke depan. Dan perlu digaris bawahi, bahwa hati rakyat bukan semata-mata ditentukan dalam kotak pemilihan. Tetapi, lebih besar dari itu, yaitu menagih janji integritas pemimpinnya.

Ahmad Dahri, Pegiat Budaya dan Literasi

(Editor: L. Nandini)