Semut-Semut Budaya

Ada gula ada semut. Peribahasa lama yang sudah umum kita tahu maknanya. Bagaimana kalau gula itu bernama budaya?

Baca juga: Clurit Sakerah

Seringkali mendengar ucapan orang: seni budaya sulit berkembang di Malang. Itu membawa saya pada pertanyaan, kenapa?

Pertanyaan itu pula yang menggali ingatan berkurun waktu lalu hingga sekarang. Tentang hal-hal terkait kebudayaan di Malang. Dan, saya akhirnya menemukan beberapa potongan fakta yang membuat saya terduduk mengangguk-angguk, seolah menemukan jawaban atas pertanyaan tadi: ah, rupanya begitu.

Tahun 2016, dunia seni budaya Kota Malang, heboh dengan keberadaan Dewan Kesenian Malang (DKM) yang dinilai mati suri dan tidak ada kiprahnya.

Sejumlah seniman dengan dibantu beberapa jurnalis berusaha menata DKM, dengan cara mengumpulkan beberapa tokoh DKM, dan diajak membuka kembali AD/ART. Tujuannya menata AD/ART terlebih dahulu, setelah itu menggelar rapat akbar seniman untuk memilih ketua DKM baru, dan kembali ngegas menghidupkan aktivitas seni budaya di Malang.

Hari berganti hari, upaya menata DKM gagal, karena masing-masing orang yang terlibat punya cara pandang berbeda, dan tidak fokus pada pembenahan dan penataan DKM. Satu hal yang menghambat ada ‘niat terselubung’ mengkudeta kepengurusan yang masih ada saat itu. Para jurnalis yang terlibat pun angkat tangan, dan memilih berhenti bersentuhan dengan DKM.

Meski niat menata DKM tak bertahan lama, namun hal itu rupanya ‘memanaskan; dunia berkesenian dan berkebudayaan di Kota Malang. Seiring rutinnya diskusi tentang DKM, maka di tempat berbeda juga muncul diskusi kelompok lain dengan tema DKM juga. ‘Persaingan’ obrolan tentang DKM akhirnya menggairahkan Kota Malang.

Sayangnya, usai satu kelompok berhenti ngomong DKM, maka kelompok lain pun begitu juga. Kenapa begitu ya?

Di luar DKM, maka tahun itu juga, muncul lembaga namanya Malang Creative Fusion (MCF). Kali ini, organisasi tersebut diharapkan menjadi tempat berkumpulnya para pelaku usaha kreatif guna ‘menggeliatkan’ dunia kreatif Malang.

Baca juga: Warti Sang Wartawan

Lembaga ini pun sempat jadi primadona, karena hampir sebagian besar ‘proyek’ seni budaya akhirnya melalui mereka. MCF jadi sorotan banyak orang. Karena mereka berisi nama-nama baru yang kemudian lebih dikenal oleh pemkot.

Dua tahun kemudian, muncul lagi lembaga bernama Komite Kebudayaan Kota Malang (K3M). Apa lagi ini? Orang-orangnya lebih banyak dan sebagian juga terdiri dari orang-orang MCF. Fungsi lembaga ini pun tak jauh beda dari sebelumnya.

Lalu, sebagaimana sebelumnya, setiap ada lembaga baru, maka lembaga baru itulah yang jadi ‘lebih dekat’ dengan pemerintah, alias sering mendapat proyek. Tak heran jika kemudian banyak pegiat seni merapat ke lembaga-lembaga yang ‘disayang’ pemerintah tersebut.

Kenapa di Malang sangat senang sekali gonta-ganti lembaga kebudayaan? Sehingga peran lembaga itu tak pernah maksimal bekerja memajukan kebudayaan di Malang? Bagaimana mau bekerja, lha wong keberadaan lembaga itu belum lama tapi tiba-tiba sudah ada saingan/gantinya.

Rumah Budaya

Dalam bentuk berbeda, munculnya kampung-kampung budaya di Malang pun kurang lebih serupa. Jika dekat dengan pemerintah, maka akan terus ada ‘proyek kebudayaan’ di sana. Jika tak ada proyek, maka kebudayaan di kampung-kampung itu pun jalan di tempat bahkan mandek.

Kampung Budaya Polowijen misalnya, dahulu awalnya dirintis oleh seorang ASN Pemprov Jatim namanya Yudhit Perdananto. Saat itu ia mendekati keturunan Mbah Reni di Polowijen (empu Topeng Malang di sana), mendata topeng yang ada, dan menggelar acara budaya. Tak lama, Dinas Pariwisata mulai datang ke kampung tersebut dengan memunculkan tokoh baru di sana. Proyek-proyek budaya dengan sokongan pemkot pun berjalan.

Baca juga: Pagi

Tidak jauh berbeda dengan memanfaatkan nama besar Mbah Reni, di bidang sastra juga demikian. Nama besar Ratna Indraswari Ibrahim mulai dimunculkkan lagi dengan membentuk lembaga Rumah Budaya Ratna (RBR). Dalam pertemuan mereka pernah dihadiri pejabat Dinas Pariwisata Kota Malang.

Nama RBR pernah muncul pada tahun 2012, dibentuk oleh kawan-kawan Ratna. Tapi, karena suatu sebab lembaga tersebut tidak diteruskan. Bahkan, ketika peluncuran novel Ratna berjudul 1998 lokasinya dipindah ke Gedung Dewan Kesenian Malang, pada tanggal 4 November 2012. Peluncuran novel tersebut terpublikasi di Harian Kompas dengan judul “Peluncuran Buku 1998, Karya Sastra untuk Orang Hilang”. RBR juga masih bisa dilacak di akun Facebook Rumah Budaya Ratna.

Kabarnya, RBR nantinya akan kembali menerbitkan karya-karya Ratna. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak bekerja menciptakan sosok-sosok penerus Ratna, dan sekelas pemerintah kota malah terjebak pada klangenan atau memori masa lalu dengan nama Ratna? Kenapa tidak ‘bekerja sendiri’ membentuk Malang kota sastra, ketimbang nebeng nama besar Ratna?

Sementara di satu sisi, banyak kampung-kampung yang dulu jadi andalan Kota Malang, kini tak lagi ada suaranya. Misalnya Kampung Desaku Menanti (kampung masyarakat kecil di Baran), kampung payung Pandanwangi, dan lainnya. Ketimbang menggarap ‘proyek baru’, apa tidak lebih baik menjaga dan menghidupkan kampung-kampung yang sudah ada itu agar tidak mati dan mendorong mereka berproduksi (seni-budaya)?

Bermain

Saya lalu teringat dengan terminologi homo ludens ala Johan Huizinga, Profesor Sejarah di Universitas Leiden, Belanda. Homo Ludens juga merupakan judul bukunya yang diterbitkan tahun 1938. Ia menyebut manusia juga merupakan homo ludens yaitu makhluk bermain. Terminologi itu melengkapi terminologi yang sudah ada sebelumnya, yaitu homo sapiens (makhluk cerdas/berpikir) dan homo faber (makhluk bekerja).

Permainan ala Huizinga itu memiliki lima ciri yaitu: bersifat bebas atau sukarela (bebas dari tuntutan produktivitas), di luar kegiatan rutin harian, ada lokasi dan batas waktu, ada aturan dan pengawasan wasit, dan terakhir bersifat autotelic (tujuannya bersifat intrinsik, dalam hal ini tujuan bermain adalah perasaan dan pengalaman saat sedang bermain itu sendiri).

Baca juga: Kebaya, Kutang dan Centing

Maka, melihat ciri-ciri di atas, sangat pas dengan fenomena program kebudayaan di Malang. Yaitu tanpa tuntutan produktivitas, di luar kegiatan rutin/sampingan, ada batas waktu, dan bisa jadi tujuannya adalah perasaan gembira saat proses bermain ‘kebudayaan’ itu berlangsung. Dan pastinya, jika sekarang sedang tren, maka tak lama lagi juga akan usai.

Seperti itukah di Malang? Kebanyakan main ‘kebudayaan’, gonta-ganti lembaga dan proyek budaya. Berkerumun layaknya semut saat gula ‘budaya’ ada, lalu hilang begitu manisnya sirna.

Padahal, hidup itu katanya harus seimbang. Antara bermain dan bekerja harusnya imbang. Homo ludens dan homo faber seharusnya berdampingan. Kalau tidak: kebanyakan main, tidak bekerja, akhirnya tak jadi apa-apa.

 

(Editor: Iman Suwongso)